Lonjakan Fantastis Harga Bawang, Potret Carut Marut Birokrasi Perdagangan

Sudah hampir seminggu harga bawang merah dan bawang putih masih bertengger di kisaran harga Rp50.000-Rp60.000 per kilogram. Bukan hanya para ibu dan pedagang makanan pengguna bawang yang menjerit, pedagang dua komoditas itu juga mengeluh karena omsetnya turun hingga 50-70%.

Ratih pedagang sayur keliling di seputar Rawadenok, Pancoranmas, Depok biasanya menjual bawang merah 7-10 kilogram (kg) per hari, sejak harganya naik hanya bisa menjual 2 kg. “Nggak berani ngambil banyak nanti modalnya kesedot,  yang beli juga sedikit,” akunya.  Para pedagang makanan, selain mengurangi porsi bawang gorengnya, ada juga yang memakai bawang merah goreng produk pabrikan karena lebih murah.

Sayangnya kenaikan yang fantastis ini lagi-lagi juga tidak dinikmati oleh petani bawang merah karena mereka memang belum panen. Bawang merah mempunyai potensi swasembada karena saat panen raya produksinya sangat melimpah. Di daerah penghasil seperti Brebes, Tegal dan Nganjuk, petani biasa menjual dengan harga yang murah Rp10.000 per kilo. Tiba-tiba harga bisa melambung menjadi 5 kali lipat,  sangat masuk akal  jika mencurigai adanya penyelundupan. Tentu hanya segelintir orang yang bermain dan bisa menikmatinya.

Untuk produk bawang putih, negara kita masih mengimpor sebesar 90%. Jadi produksi dalam negeri hanya bisa memasok  10% . Kenaikan harga bawang putih yang cukup tinggi bisa jadi karena terhambatnya pasokan impor ke dalam negeri.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Srie Agustina mengemukakan Kemendag baru menerbitkan Surat persetujuan Impor (SPI) berdasarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Dirjen P2HP (Kementrian Pertanian) 18,21% dari total kebutuhan impor bawang putih periode Januari-Juni sejumlah 160.000 ton.

Sementara Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Rusman Heriawan mengakui terlambat mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) karena daftar Importir Terdaftar (IT) dari Kemendag untuk pengimpor bawang putih telat masuk ke kementeriannya.

Potret nasib rakyat yang hanya pasrah di tengah ketidakberdayaan sistem perdagangan. Alih-alih menanganinya, pemerintah yang harusnya betindak cepat justru saling melempar kesalahan  dan tanggung jawab. 

*www.depoknews.com/lonjakan-fantastis-harga-bawang-potret-carut-marut-birokrasi-perdagangan/

 

Read more »

Pil-Gub Jateng Tanpa Rustriningsih Ibarat Malam Tanpa Bintang

Pilihan PDIP dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon  Cagub Jateng telah banyak menuai kritik dari berbagai pihak.
Banyak pihak yang berharap dan menduga bahwa Calon Cagub Jateng yang akan di usung oleh PDIP di yakini adalah Wagub Rustriningsih,tapi sayang di Detik-detik terakhir pilihan jatuh kepada Ganjar Pranowo yang Notabene adalah perwakilan PDIP di DPR Pusat.
Sekarang keputusan sudah di buat,walau terjadi banyak protes dari para simpatisan Rustriningsih tapi itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap jalannya pilgub Jateng karena keputusan sudah di tetapkan oleh Ketum PDIP.
Lalu bagaimana dengan sikap para warga Jateng yang selama ini terkenal sebagai Kandang Moncong putih ini?bagi saya..PilGub Jateng kali ini terasa sepi tanpa bintang,makhlum orang yg menurut saya Amanah yakni Rustrinigsih harus layu sebelum berkembang…!
Dapat dimaklumi PDIP memang cukup banyak kader yang mumpuni  di Jateng,tapi saya rasa kali ini bukan kader yg terbaik yg di ajukan sebagai Calon Gubernur Jateng dari PDIP.
Berbeda dengan Rustriningsih,Beliau pasti sudah tahu segala hal tentang Jateng baik Birokrasinya maupun pengalaman secara nyata berbaur sebagai Warga Jateng.
Yang terpenting lagi jangan sampai pilgub kali ini,sampai dua putaran..takut hanya menghambur-hamburkan APBD Jateng saja..!
Mending APBD Jateng buat menggratiskan biaya sekolah dari SD-SMA gratis,seperti yang dilakukan Pemda Jabar,jika Jabar Bisa mengapa Jateng tak mampu berbuat hal yang sama?alasan APBD kecil?ya cari solusinya..!
Yang pasti bagi saya sebagai orang awam hanya melihat PILGUB  Jateng kali ini seperti malam Tanpa Bintang.Karena sang Bintang sudah hilang dari orbit,apalagi Calonnya tidak ada yang menarik..semua seperti hambar dan orang-orangnya terlalu kaku dengan Birokrasinya.
Jadi tak berharap banyak dengan Jateng dalam PilGub kali ini siapapun pemenangnya.,,!

Read more »

Maju Pilgub Jateng, Hadi Prabowo-Don Murdono Sowan Petinggi PKS

 

Jakarta - Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Hadi Prabowo dan Don Murdono resmi maju diusung enam partai, yaitu PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, dan PKNU. Memantapkan pencalonan, keduanya pun sowan ke partai koalisi pengusung di Jakarta.

Hadi Prabowo dan Don Murdono pertama kali mengunjungi Partai Gerindra dan bertemu dengan Prabowo. Usai pertemuan itu, kemudian siangnya dilanjutkan ke kantor DPP PKS untuk bertemu presiden PKS Anis Matta.

"Pak Hadi dan Pak Don datang untuk silaturahmi kemudian laporan bahwa ia siap maju dengan 40 kursi DPRD dan 6 partai," kata ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih, yang ikuti menemani Hadi dan Don bertemu Anis Matta. Disampaikan kepada detikcom, usai pertemuan di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jaksel, Kamis (14/3/2013).

Menurutnya, kedatangan kedua cagub itu juga untuk meminta Presiden PKS Anis Matta hadir dalam deklarasi kedua cagub itu pada tanggal 17 Maret di Jawa Tengah. Abdul menuturkan, Anis Matta menyambut baik dan optimis dengan kemenangan Hadi-Don dalam Pilgub Jateng.

"Dia (Anis Matta) mengatakan karena stigma dan dikotomi partai nasionalis religius tidak menguntungkan, maka dengan koalisi yang beragam apalagi Pak Don yang PDIP akan paling tidak mengubah stigma itu," ungkapnya.

"Kedua karena jumlah kursi DPRD dan parpol koalisi paling banyak (kepada Hadi-Don) maka harus punya semangat yang sama untuk menang setelah Jabar dan Sumut," lanjut Abdul.

Usai bertemu dengan presiden PKS, pasangan Hadi dan Don kemudian melanjutkan kunjungannya ke partai pengusung lain, yaitu PKB untuk bertemu Muhaimin Iskandar, PPP, Hanura, dan PKNU.

(iqb/van)

Read more »

PPP : Rahmat Yasin Tersangka, Kenapa Jokowi Tidak

Islamedia - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bereaksi atas penetapan tersangka Bupati Bogor Rachmad Yasin oleh Polres Depok.

Ketua DPP PPP Arwani Thomafi menilai apa yang dilakukan oleh Rachmat Yasin sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar aturan berkampanye.

"Kader kami saudara Rachmat Yasin beritikad baik dengan sudah mengajukan izin sebelum kegiatan kampanye itu," ujar Arwani dikutip dari inilah.com, Kamis (14/3/2013).

Menurutnya, hingga kini PPP tak mengetahui secara pasti apa dasar penetapan tersangka Rahmat Yasin yang diduga melakukan kampanye ilegal saat Pilkada Jawa Barat lalu. 

Menurut PPP, Apa yang dilakukan Rachmat Yasin juga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi di pilkada yang sama.

"Saya dengar ini mirip dengan kasus sebelumnya terkait salah satu kepala daerah juga dalam Pilgub Jabar, tetapi kok tidak seperti ini. Makanya kami berpikiran, ini ada yang terasa janggal. Namun kami tetap menghormati proses hukum ini," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur DKI Joko Widodo dua hari menjadi juru kampanye bagi pasangan Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki di Pilgub Jabar. Ternyata, Jokowi tak mengantongi izin cuti dari Mendagri Gamawan Fauzi. Pada Sabtu (16/2/2013) Jokowi menjadi jurkam di Bandung, Jawa Barat. 

Keesokan harinya, mantan Wali Kota Solo ini membantu pasangan Rieke-Teten di kawasan Depok, Jawa Barat. Anehnya, hingga saat ini Jokowi tidak dijadikan tersangka. [inilah/rok]

Read more »

Sembilan Cabang HMI Tolak SBY Buka Kongres

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Noer Fajrieansyah (kiri). (Antara/ Prasetyo Utomo)

VIVAnews - Sejumlah orang yang mengaku mewakili sembilan cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menolak rencana pembukaan Kongres HMI ke 28 oleh Presiden SBY di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 15 Maret 2013 besok.

Mereka menilai SBY tidak layak hadir dalam forum tertinggi organisasi mahasiswa tersebut. "Kami menolak keras kedatangan SBY ke dalam Kongres HMI yang ke 28," ujar Koordinator Gerakan Nasional HMI Anti SBY, Abdul Syukur Oumo, saat konferensi pers di Cikini, Jakarta, Kamis 14 Maret 2013.

Syukur mengungkapkan sembilan cabang HMI tersebut antara lain HMI Cabang Depok, Kupang, Bengkulu, Curup, Sukoharjo, Selong, Namlea, Labuhan Raja, dan Bekasi. Syukur menilai SBY telah gagal memimpin negara ini karena lambat dalam pemberantasan korupsi.

"Kasus korupsi tidak ditangani dengan baik sebagaimana KPK tidak melakukan pemberantasan terhadap kasus Bank Century sampai BLBI," kata Syukur.

Jika SBY tetap hadir dalam acara tersebut, Syukur berjanji akan melakukan blokade massa. Syukur juga  mencemaskan akan ada aksi yang lebih jauh lagi apabila SBY hadir di Kongres.

Read more »