
Islamedia - Aktivis mahasiswi yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia (KAMMI) meminta pemerintah untuk mengesahkan Qanun Jinayah
dan Hukum Acara Jinayah sebagai solusi pemberantasan perdagangan
manunsia di Provinsi Aceh.
"Pemerintah Aceh harus segera mengesahkan Qanun Jinayat dan Acara
Hukum Jinayat karena dua produk hukum itu merupakan solusi permasalahan
seks bebas serta maraknya perdagangan manusia," kata Sekretaris BPP PW
KAMMI Aceh, Nurhalimah, di Banda Aceh, Senin.
Nurhalimah mengatakan perempuan merupakan aset penting untuk kemajuan
Aceh yang bermartabat. Sejak dulu wanita Aceh dikenal dengan perempuan
yang bersyariat dan beradab.
''Kasus trafficking dan seks bebas yang terjadi selama ini
membuktikan perempuan Aceh belum mendapat perlindungan dan pembinaan
yang serius dari pihak pemerintah, masyarakat dan keluarga,'' ujarnya.
Terkuaknya kasus trafficking di berbagai daerah seakan menggambarkan bahwa perempuan Aceh telah ternodai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
KAMMI Aceh bidang pemberdayaan perempuan juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus trafficking dan prostitusi di provinsi yang telah memberlakukan syariat Islam itu.
"Aparat
jangan hanya menangkap pelaku dan calo saja. Tetapi, dalang di balik
kasus ini juga harus dibongkar," tegas Nurhalimah.[republika.co.id]


14.18
PKS Lover
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Pesan di sini